Time Indonesia — Presiden Prabowo Subianto menyoroti lemahnya sistem ekonomi nasional yang dinilai menyebabkan kekayaan Indonesia terus mengalir ke luar negeri.
Hal tersebut disampaikan Presiden saat Rapat Paripurna DPR RI ke-19 terkait Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Dalam pidatonya, Presiden mempertanyakan kondisi ekonomi nasional yang tetap mencatat pertumbuhan, tetapi belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
“Saya bertanya kepada semua partai politik, semua ormas, semua pakar dan guru besar, bagaimana bisa pertumbuhan 35 persen tapi kelas menengah menurun dan kemiskinan meningkat,” ujar Presiden Prabowo.
Menurutnya, jawaban atas persoalan tersebut harus dijelaskan secara ilmiah dan berdasarkan data yang objektif. Presiden menilai kondisi tersebut menunjukkan sistem ekonomi yang dijalankan saat ini berada pada jalur yang tidak tepat.
“Kalau kita teruskan sistem seperti ini, saya yakin tidak mungkin kita menjadi bangsa yang makmur,” katanya.
Ia mengingatkan tanpa kemakmuran, Indonesia akan sulit menjaga kedaulatan dan berpotensi menjadi bangsa yang lemah. Presiden juga menyoroti praktik aliran keluar kekayaan nasional atau outflow of national wealth yang disebut telah berlangsung selama puluhan tahun.
Menurutnya, Indonesia sebenarnya tidak pernah mengalami kerugian perdagangan karena nilai ekspor selalu lebih besar dibanding impor. Namun, sebagian besar keuntungan dari aktivitas ekonomi nasional justru mengalir ke luar negeri.
Prabowo mengungkapkan berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), selama 22 tahun Indonesia memperoleh keuntungan sekitar USD436 miliar, tetapi sekitar USD343 miliar justru keluar dari dalam negeri.
“Ini yang menyebabkan gaji guru kecil, gaji aparat penegak hukum kecil, dan anggaran negara selalu terasa tidak cukup,” ujarnya.
Presiden juga menyoroti praktik under invoicing, transfer pricing, dan penyelundupan yang dinilai menjadi penyebab kebocoran penerimaan negara. Ia menjelaskan praktik tersebut dilakukan dengan melaporkan nilai ekspor lebih rendah dari nilai sebenarnya melalui perusahaan di luar negeri.
“Ini adalah penipuan di atas kertas. Ada lagi penyelundupan melalui pelabuhan,” katanya.
Menurut Presiden, praktik tersebut terjadi pada berbagai komoditas strategis seperti batu bara dan kelapa sawit. Karena itu, ia meminta seluruh pihak berani bersikap jujur dan melakukan pembenahan terhadap lembaga pemerintah, termasuk sektor kepabeanan dan cukai.
“Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita,” tegasnya.
Presiden menilai pembenahan tata kelola ekonomi dan pengawasan ekspor menjadi langkah penting agar kekayaan nasional dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
