Time Indonesia – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, menegaskan tantangan terbesar dalam tata kelola kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) saat ini bukan lagi pada perkembangan teknologinya, melainkan bagaimana nilai dan etika dapat diterjemahkan menjadi regulasi yang mengikat.
Menurut Nezar Patria, etika tidak memiliki kekuatan hukum sehingga perlu dituangkan dalam regulasi yang memiliki sanksi dan konsekuensi jelas. “Jadi tantangannya dalam setiap obrolan soal etika ini adalah seberapa jauh etik ini kemudian bisa menjadi dasar dalam pembangunan regulasi karena tanpa kekuatan hukum itu percuma. Etika tidak punya kekuatan interaktif, tapi kalau regulasi ada sanksi dan hukuman,” jelas Nezar Patria dalam audiensi bersama Globethics di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).
Wamenkomdigi Nezar Patria mengatakan tidak semua perusahaan teknologi selama ini menganggap etika sebagai faktor penting yang perlu dimitigasi dalam pengembangan produk digital.
Namun demikian, menurutnya, kesadaran terhadap pentingnya etika mulai tumbuh di kalangan industri teknologi global.
Hal itu ditunjukkan dengan mulai direkrutnya lulusan humaniora dan filsafat oleh perusahaan teknologi untuk membantu mengevaluasi produk yang bersentuhan langsung dengan manusia. “Sekarang risiko etis itu jadi salah satu kategori di dalam perusahaan teknologi. Tadinya itu tidak ada dalam hirarki risiko mereka. Jadi itu satu kemajuan menurut saya, bahwa ada kepedulian tentang etika,” ujar Nezar Patria.
Nezar menilai aspek etika menjadi semakin penting dalam pengembangan teknologi baru seperti AI karena teknologi tersebut berpotensi memunculkan konflik nilai, norma, dan visi di tengah masyarakat. “Etika menjadi penting karena dalam pengembangan-pengembangan AI kita akan bersinggungan dengan soal-soal yang sangat fundamental, terutama ada konflik nilai, norma, dan visi,” katanya.
Wamenkomdigi menjelaskan sebagian besar model AI generatif berbasis Large Language Model (LLM) saat ini dikembangkan negara-negara Barat sehingga nilai-nilai yang tertanam dalam sistem tersebut belum tentu sesuai dengan budaya dan nilai masyarakat Indonesia. “Kita tahu kalau AI, apalagi generative AI yang berbasis Large Language Model, kebanyakan model-modelnya dibentuk oleh negara-negara Barat sehingga konflik nilai itu sangat mungkin terjadi dalam pemrosesan data dan juga pengambilan keputusan yang dibuat oleh AI ini,” jelasnya.
Karena itu, Nezar Patria mendukung rencana penyelenggaraan Global Ethics Forum di Indonesia pada Oktober mendatang.
Ia berharap forum tersebut dapat menghasilkan kesepakatan global agar etika memiliki posisi yang lebih strategis dalam pengembangan dan tata kelola AI di masa depan.
