Time Indonesia – Di tengah kepadatan penduduk yang mencapai sekitar 17.000 jiwa per kilometer persegi, DKI Jakarta menghadapi tantangan besar dalam pengendalian dengue. Namun, dengan pola kasus yang relatif dapat diprediksi setiap tahun, deteksi dini, penguatan surveilans, hingga pemberdayaan masyarakat menjadi kunci untuk menekan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tersebut.
Kepala Seksi Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Arif Syaiful Haq, mengatakan bahwa Jakarta merupakan wilayah dengan risiko tinggi penularan dengue karena tingginya mobilitas dan kepadatan penduduk.
“Jakarta memiliki sekitar 10,6 juta penduduk dengan kepadatan mencapai 17.000 jiwa per kilometer persegi. Kondisi ini membuat transmisi penyakit melalui nyamuk Aedes aegypti berlangsung lebih cepat,” ujarnya dalam diskusi pengembangan media dalam mewujudkan Indonesia Nol Kematian Akibat Dengue 2030 yang kutip InfoPublik, di Jakarta, Sabtu (13/6/2026).
Menurutnya, tren penyakit ini dinilai cukup mudah dipetakan karena memiliki pola musiman yang konsisten. “Kasus dengue di Jakarta hampir selalu meningkat pada bulan Maret, April, dan Mei. Karena polanya berulang, seharusnya upaya antisipasi dapat dilakukan lebih awal,” jelasnya.
Berdasarkan analisis epidemiologi, kelompok usia 5–18 tahun atau usia sekolah menjadi kelompok yang paling banyak terdampak dengue di Jakarta. Selain itu, kelompok usia produktif 19–40 tahun juga menunjukkan angka kasus yang cukup tinggi.
Menurut Arif, tingginya kasus pada kelompok usia produktif diduga berkaitan dengan aktivitas dan mobilitas di tempat kerja. “Kita memiliki tujuh tatanan prioritas dalam pengendalian dengue. Tempat kerja dan institusi pendidikan menjadi area penting karena sering kali luput dari pemeriksaan jentik secara rutin,” katanya.
Surveilans Terintegrasi, Kampung Bebas Jentik, dan Wolbachia Jadi Inovasi Unggulan
Untuk memperkuat respons terhadap kasus dengue, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengembangkan sistem surveilans yang terintegrasi dengan 189 rumah sakit. Setiap kasus yang didiagnosis oleh dokter spesialis di rumah sakit akan dilaporkan ke sistem. Selanjutnya, Puskesmas melakukan Penyelidikan Epidemiologi (PE) guna mendeteksi potensi penularan di lingkungan sekitar pasien.
“Begitu ada laporan kasus, Puskesmas akan turun ke lapangan untuk melakukan investigasi dan intervensi sesuai kebutuhan,” ungkap Arif.
Selain itu, DKI Jakarta juga memanfaatkan teknologi prediksi berbasis iklim melalui sistem DBD KLIM yang dikembangkan bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Sistem tersebut memungkinkan pemerintah memprediksi risiko peningkatan kasus dengue hingga tiga bulan ke depan berdasarkan faktor kelembaban wilayah.
Dalam upaya pengendalian vektor, DKI Jakarta mengembangkan program Kampung Bebas Jentik (KBJ) untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemberantasan sarang nyamuk.
Arif menyebut, Kecamatan Cilandak menjadi salah satu contoh keberhasilan implementasi program tersebut karena mampu mempertahankan angka Incidence Rate (IR) yang rendah melalui konsistensi kegiatan pemantauan jentik.
Selain KBJ, Jakarta juga mengembangkan inovasi berupa pelepasan nyamuk ber-Wolbachia. Program percontohan telah dilaksanakan di Kecamatan Kembangan dan direncanakan diperluas ke Kecamatan Cengkareng sebagai bagian dari strategi menekan angka rawat inap akibat dengue.
Arif menegaskan bahwa dengue merupakan penyakit yang bersifat self-limiting disease, sehingga tata laksana yang tepat sangat menentukan keselamatan pasien. “Dengue pada dasarnya bisa sembuh sendiri. Yang menjadi kunci adalah memastikan kecukupan cairan untuk mengatasi kebocoran plasma yang dapat terjadi pada fase kritis,” jelasnya.
Karena itu, tenaga kesehatan maupun masyarakat perlu memahami pola perjalanan penyakit, termasuk mengenali demam pelana kuda serta berbagai tanda bahaya (warning signs) agar pasien segera mendapatkan pertolongan medis.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI Jakarta hingga 8 Juni 2026, angka Incidence Rate (IR) dengue tercatat sebesar 49,96 per 100.000 penduduk, dengan Case Fatality Rate (CFR) 0,07 persen. Hingga Mei 2026 terdapat 5.468 kasus dan empat kematian yang berasal dari Kecamatan Tebet, Kemayoran, Tanjung Priok, dan Pulogadung.
Arif menekankan bahwa keberhasilan pengendalian dengue tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. “Upaya yang paling cost-effective tetap melalui Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus dan gerakan Satu Rumah Satu Jumantik. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa keterlibatan aktif masyarakat,” tegasnya.
Dengan penguatan edukasi, deteksi dini, inovasi pengendalian vektor, serta partisipasi masyarakat, Jakarta optimistis dapat berkontribusi dalam mewujudkan target nol kematian akibat dengue pada 2030.
