Time Indonesia – Pemerintah terus mempercepat pemenuhan kebutuhan guru sekaligus meningkatkan kualitas dan kesejahteraannya sebagai kunci pemerataan layanan pendidikan nasional.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Nunuk Suryani, menegaskan bahwa kebijakan pendidikan saat ini diarahkan pada visi Pendidikan Bermutu untuk Semua yang menjamin akses setara bagi seluruh anak Indonesia. “Setiap anak berhak mendapatkan layanan pendidikan yang layak dan kesempatan mengembangkan potensi tanpa diskriminasi,” ujarnya dalam rapat koordinasi di Lampung, Senin (13/4/2026).
Pemenuhan kebutuhan guru masih menjadi isu krusial. Setiap tahun, sekitar 70–80 ribu guru memasuki masa pensiun, sementara kebutuhan tenaga pendidik terus meningkat. Kondisi ini menyebabkan kekurangan guru terakumulasi secara nasional, sehingga pemerintah menjadikannya sebagai prioritas utama yang harus segera dituntaskan. Di sisi lain, pemerintah juga menegaskan pentingnya peran guru non-ASN dalam menjaga keberlangsungan proses pembelajaran. “Kami masih sangat membutuhkan guru honorer. Mereka tidak boleh dirumahkan karena memiliki peran penting di sekolah,” tegas Nunuk.
Selain pemenuhan jumlah, peningkatan kualitas guru dilakukan melalui percepatan sertifikasi dan peningkatan kualifikasi akademik. Saat ini, capaian sertifikasi guru nasional telah melampaui 92 persen.
Bagi guru yang belum memenuhi kualifikasi S1/D4, pemerintah menyiapkan program beasiswa sebagai upaya percepatan peningkatan kompetensi.
Dalam menghadapi keterbatasan anggaran, pelatihan berbasis komunitas juga diperkuat melalui kelompok kerja guru agar proses peningkatan kapasitas tetap berjalan secara kolaboratif dan berkelanjutan.
Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjawab berbagai tantangan pendidikan.
Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menyatakan dukungan penuh terhadap transformasi pendidikan, khususnya dalam penguatan peran guru. “Pendidikan merupakan instrumen utama pembangunan manusia, sehingga peningkatan kualitas guru harus menjadi prioritas bersama,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Lampung juga telah melakukan sejumlah langkah, seperti kebijakan pembebasan biaya komite SMA negeri dan pengembangan program inovatif untuk memperluas akses pendidikan.
Namun, tantangan masih dihadapi, terutama terkait distribusi guru yang belum merata, kesenjangan akses di wilayah tertinggal, serta kebutuhan penguatan infrastruktur dan digitalisasi pendidikan.
Dengan sinergi yang semakin kuat antara pusat dan daerah, pemerintah optimistis transformasi pendidikan dapat berjalan lebih cepat dan merata.
Penguatan kualitas dan kesejahteraan guru diharapkan tidak hanya meningkatkan mutu pembelajaran, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing global.
