Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menyatakan dukungan penuh terhadap program Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) yang digelar secara nasional. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bansos yang berlangsung di Kantor Kementerian Dalam Negeri RI, Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Kepala Dinas Kominfo Jatim, Sherlita Ratna Dewi Agustin, hadir secara virtual mewakili Pemprov Jatim, didampingi Kabid Aptika dan Kabid Dastik sebagai bentuk komitmen dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat untuk meningkatkan transparansi, akurasi data, serta efektivitas penyaluran bansos melalui sistem digital.
Kegiatan ini dipimpin Penasehat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (PTDP), Luhut Binsar Pandjaitan. Pertemuan tersebut digelar untuk memastikan kesiapan daerah menjelang pelaksanaan program piloting pada tahun 2026.
Sejumlah pejabat tinggi turut hadir, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Sekjen Kemensos Robben Rico, serta perwakilan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.
Dalam skema nasional 2026, tiga kota di Jawa Timur—Surabaya, Malang, dan Mojokerto—ditetapkan sebagai pilot project digitalisasi perlindungan sosial, melanjutkan keberhasilan Kabupaten Banyuwangi yang menjadi pilot project tunggal pada Oktober 2025. Program 2026 akan diperluas mencakup 32 kabupaten/kota di wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia.
Ketua PTDP, Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan bahwa digitalisasi bansos akan memberi dampak besar terhadap efisiensi anggaran. “Digitalisasi bantuan sosial ini diperkirakan menghemat anggaran hingga 100 sampai 150 triliun rupiah per tahun. Sistem ini juga akan mengubah pola perilaku masyarakat karena lebih transparan dan masyarakat dapat saling mengawasi,” ujarnya.
Pemprov Jatim menegaskan kesiapan mendukung pelaksanaan piloting 2026, termasuk memastikan ketersediaan infrastruktur digital dan koordinasi dengan pemerintah pusat demi optimalisasi manfaat bansos bagi masyarakat.(MC Prov Jatim/jal-hjr/eyv)
