Time Indonesia – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi DKI Jakarta mengadakan diskusi lanjutan untuk menyempurnakan instrumen penilaian Community of Practice (CoP) Knowledge Management (KM) di 51 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Diskusi ini berlangsung di Gedung Teknis Abdul Muis, BPSDM, pada Selasa, 1 Juli 2025, sebagai tindak lanjut dari Focus Group Discussion (FGD) sebelumnya.
Sarah menyoroti pentingnya evaluasi CoP yang tidak hanya berfokus pada aktivitas, tetapi juga pada hambatan yang dihadapi, seperti kesulitan inisiasi narasumber. “Kita perlu melihat dua sisi terhadap CoP yang sudah terbentuk, tidak hanya aktivitasnya, tetapi juga kesulitan yang dialami di SKPD, sehingga kita bisa mendorong apa yang dibutuhkan,” ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa penilaian KM Award harus disesuaikan karena tidak semua CoP berada pada level yang sama, dengan beberapa masih belum memulai inisiasi narasumber.
Diskusi ini juga diwarnai masukan lain, seperti usulan Pak Andika untuk meningkatkan partisipasi aktif anggota CoP dan pembagian tugas konsultan untuk pendampingan. Helena menekankan bobot berbeda untuk indikator penilaian, sementara Bu Widi mengusulkan juri tamu untuk objektivitas. Pak Bejo menyoroti pentingnya mempertimbangkan tingkat maturitas CoP.
Didik mengusulkan penerapan pendekatan Pareto (80/20 Rule) sebagai metode prioritisasi dalam sistem penilaian KM Award. Menurutnya, pendekatan ini penting agar organisasi dapat lebih fokus pada aspek-aspek yang memiliki dampak terbesar terhadap keberhasilan pengelolaan pengetahuan.“Dengan pendekatan Pareto, kita bisa memetakan 20 persen aktivitas yang paling berkontribusi terhadap 80 persen capaian knowledge management. Hal ini akan memudahkan tim dalam menentukan prioritas intervensi dan penguatan program ke depan,” jelas Didik saat memaparkan gagasannya.
Sementara itu, Syaifulloh menekankan pentingnya penyusunan instrumen penilaian KM Award yang lebih terstruktur, sistematis, dan berbasis indikator yang terukur. Ia menilai bahwa keberadaan instrumen yang rinci tidak hanya akan memberikan gambaran capaian yang objektif, tetapi juga menjadi alat untuk memetakan area-area yang masih perlu diperbaiki di masing-masing unit kerja.“Instrumen penilaian yang detail dan terukur akan membantu kita melakukan evaluasi yang adil dan akuntabel. Selain itu, hasilnya bisa menjadi dasar rekomendasi program penguatan KM di tahun berikutnya,” ujar Syaifulloh.
Yossi, anggota konsultan, menekankan pentingnya need assessment sebagai dasar pendampingan di setiap SKPD. “Need assessment diperlukan untuk mengetahui kebutuhan spesifik setiap SKPD,” katanya. Deni menambahkan bahwa hasil asesmen sangat penting untuk memastikan pendampingan CoP efektif. “Hasil asesmen menjadi panduan utama dalam pendampingan CoP,” ujarnya.
Diskusi menghasilkan kesepakatan untuk menambahkan dimensi “Output” dalam penilaian, melengkapi dimensi People, Process, Technology, Content, dan Culture. Masukan Ibu Sarah diharapkan mendorong BPSDM untuk memberikan dukungan yang lebih tepat sasaran bagi CoP, demi pengelolaan pengetahuan yang optimal di Pemprov DKI Jakarta.
