Nasional

Tahun Ajaran 2025/2026 Dimulai, Pemkab Lumajang Terapkan Kalender Pendidikan Inovatif

532
×

Tahun Ajaran 2025/2026 Dimulai, Pemkab Lumajang Terapkan Kalender Pendidikan Inovatif

Sebarkan artikel ini

Time Indonesia –  Pemerintah Kabupaten (pemkab) Lumajang secara resmi menetapkan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2025/2026 yang akan dimulai pada Senin (14/7/2025) mendatang. Penetapan ini menjadi tonggak strategis dalam mewujudkan pendidikan yang transformatif dan berorientasi pada penguatan karakter pelajar Pancasila.

Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang Nomor 400.3.5/035.1/427.41/2025, yang tidak hanya mengatur jadwal akademik, tetapi juga menyusun strategi pendidikan daerah yang menyatu dengan kebijakan nasional.

Tahun ajaran 2025/2026 akan berlangsung hingga 20 Juni 2026, dengan total 259 hari belajar efektif yang terbagi ke dalam semester gasal (134 hari) dan semester genap (125 hari). Tiga hari fakultatif disediakan sebagai ruang fleksibilitas untuk inovasi pembelajaran dan pengembangan karakter siswa.

Hari pertama sekolah akan diawali dengan pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) selama lima hari. Kegiatan ini harus ramah anak, bebas kekerasan, serta mendukung penguatan kebhinekaan, literasi, dan lingkungan yang sehat, sebagaimana amanat Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 10 Tahun 2025.

Struktur jam pelajaran diatur sesuai jenjang pendidikan:

  • SD kelas I–II: 30 jam per minggu.
  • SD kelas IV–VI: 36 jam per minggu.
  • SMP: 38 jam per minggu.

Sekolah juga wajib menyusun Program Kerja Tahunan, RKAS, serta Kurikulum Satuan Pendidikan. Guru diminta menyiapkan perangkat ajar, asesmen, dan projek penguatan karakter sesuai kurikulum nasional. Guru BK dan TIK turut menyusun program literasi digital dan pembinaan karakter.

Agenda strategis lainnya meliputi:

  • Asesmen Nasional (AN) SMP/MTs: 25–28 Agustus 2025.
  • AN SD/MI: 22–25 September & 29 September–2 Oktober 2025.
  • Survei Lingkungan Belajar: 15 September–10 Oktober 2025.
  • Kegiatan Tengah Semester (KTS): 9–11 Oktober 2025.
  • Gebyar Kurikulum Merdeka: 18–20 Juni 2026.

Selama bulan Ramadan, pembelajaran akan dilaksanakan fleksibel dan melibatkan keluarga. Libur Hari Raya Idulfitri ditetapkan selama enam hari, ditambah cuti bersama dan hari libur nasional lainnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang, Nugraha Yudha Mudiarto, menyampaikan bahwa kalender pendidikan ini merupakan panduan arah bersama antara guru, siswa, dan orang tua dalam membangun sistem pendidikan yang adaptif dan bermakna.

“Kalender ini bukan hanya penjadwalan teknis. Ia adalah kompas pendidikan yang menyatukan arah semua pemangku kepentingan dari guru hingga orang tua untuk bergerak dalam satu visi: pendidikan yang manusiawi, bermakna, dan berdaya saing,” ujar Nugraha melalui keterangan yang diterima pada Sabtu (12/7/2025).

Dengan diberlakukannya kalender ini, maka seluruh ketentuan tahun sebelumnya dinyatakan tidak berlaku. Penyesuaian akan dilakukan bila ditemukan kekeliruan teknis dalam pelaksanaan di lapangan.

Langkah ini menegaskan bahwa Kabupaten Lumajang tidak hanya patuh regulasi, tetapi juga memiliki visi pendidikan ke depan yang menciptakan generasi pembelajar sejati, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman.

sumber

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kick Off Pendampingan Komunitas Pembelajar Perangkat Daerah Pemprov DKI Jakarta Jakarta – – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar acara Kick Off Pendampingan Komunitas Pembelajar (CoP) bagi Perangkat Daerah pada Jumat, (11/7/2025) di lantai 6 BPSDM Gedung Teknis Abdul Muis Pemprov DKI Jakarta. Acara Kick of Meeting ini dihadiri oleh Kepala BPSDM Dra. Maria Qibtiyah,. M.Si, Kepala Pusdatin Andhika Karuniawan Ananda, SE,. M.M, Widyaiswara, pendamping CoP SKPD, Direktur, serta Konsultan dari PT Multi Area Desentralisasi Pembangunan (MADEP) Jakarta. Dalam sambutannya, Kepala BPSDM Dra. Maria Qibtiyah,. M. Si menegaskan pentingnya implementasi manajemen pengetahuan sebagai bagian dari perjanjian kinerja eselon II yang ditandatangani pada Juni 2025. Target utama adalah mewujudkan lingkungan organisasi yang mendorong pembelajaran, kolaborasi, dan berbagi pengetahuan pada Triwulan 2, 3, dan 4. Adapun target tersebut meliputi: 1. Pelaksanaan kegiatan Komunitas Pembelajar sesuai agenda yang telah disusun oleh Perangkat Daerah. 2. Penghasilan Aset Pengetahuan dari kegiatan CoP yang diunggah pada Portal Knowledge Management (KM). 3. Pemanfaatan Aset Pengetahuan oleh minimal 50% pegawai di setiap Perangkat Daerah. Maria menjelaskan bahwa BPSDM, didukung oleh Widyaiswara, akan mendampingi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan CoP. Evaluasi dan capaian kegiatan akan disampaikan oleh Pusdatin. BPSDM juga bekerja sama dengan PT MADEP, konsultan berpengalaman dalam pendampingan komunitas belajar, untuk mendukung pelaksanaan CoP pada Triwulan 3 dan 4. “Widyaiswara diharapkan menjadi penghubung antara tim konsultan dan Perangkat Daerah,” ujar Maria. Selain pendampingan, tim konsultan akan menilai pelaksanaan CoP berdasarkan indikator tertentu, dengan penghargaan untuk CoP terbaik di akhir tahun. Maria berharap CoP tidak hanya menjadi pemenuhan kewajiban, tetapi juga menjadi budaya berbagi yang berkelanjutan, mendorong inovasi, dan menjadikan Jakarta sebagai organisasi pembelajar menuju visi kota global. Kepala Pusdatin, Andhika Karuniawan Ananda, memaparkan strategi pendampingan CoP SKPD serta capaian signifikan dari setiap CoP yang telah berjalan. Ia menyatakan perkembangan positif berdasarkan persentase pencapaian yang telah dievaluasi. Teguh Handoko, perwakilan PT MADEP, menyampaikan terima kasih atas kepercayaan BPSDM dan berharap sinergi ini dapat memajukan manajemen pengetahuan di seluruh CoP SKPD. Ia memperkenalkan tim konsultan, dipimpin oleh Syaifulloh sebagai Principle Consultant Implementasi Knowledge Management, bersama empat anggota: Didik Purwandanu, Yosi Srianita, Deni Casmadi, dan M. Fikri. Syaifulloh sebagai Principle Consultant menambahkan penjelasan mengenai latar belakang, output pendampingan, kurikulum, rencana program, dan modul strategi pendampingan yang akan diterapkan selama. Implementasi Knowledge Management di Pemprov DKI Jakarta sampai bulan Desember 2025. Acara ini menjadi langkah awal untuk memperkuat budaya pembelajaran dan inovasi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dalam mendukung Jakarta sebagai Kota Global.
Nasional

Time Indonesia – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia…