Sumenep, Time Indonesia – Pemerintah Kabupaten Sumenep resmi memulai penyelenggaraan Sekolah Rakyat, program pendidikan gratis yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrem maupun miskin tetap memperoleh akses pendidikan berkualitas.
Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menegaskan, kehadiran Sekolah Rakyat menjadi langkah nyata dalam pemerataan pendidikan di daerah. “Pemerintah ingin memastikan tidak ada anak-anak di Kabupaten Sumenep yang tertinggal hanya karena keterbatasan biaya,” ujarnya saat membuka penyelenggaraan Sekolah Rakyat di SKD Batuan, Selasa (30/9/2025).
Bupati Fauzi menekankan, program ini dirancang untuk melahirkan generasi cerdas, terampil, berkarakter, dan berakhlak mulia. “Sekolah Rakyat melahirkan generasi yang siap menghadapi tantangan zaman, mampu bersaing, dan berkontribusi positif bagi pembangunan daerah,” tambahnya.
Pemkab Sumenep berkomitmen mendukung penuh program ini agar seluruh anak memperoleh hak belajar tanpa terkecuali. Dengan begitu, angka putus sekolah bisa ditekan seminimal mungkin, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan yang merata dan berkualitas.
“Sekolah Rakyat harus menjadi solusi nyata dalam pemerataan pendidikan, sekaligus memperkuat semangat belajar anak-anak kurang mampu,” tegas Bupati Fauzi.
Untuk mendukung keberlanjutan program, Pemkab Sumenep telah menyiapkan lahan seluas 10 hektare di Desa Patean, Kecamatan Batuan, yang akan menjadi lokasi pembangunan sekolah baru mulai 2026. Sementara itu, aktivitas Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) berlangsung sementara di SKD Batuan.
“Orang tua harus memanfaatkan fasilitas Sekolah Rakyat ini, jangan sampai ada anak yang tertinggal hanya karena keterbatasan ekonomi,” pungkas Bupati.
Kepala Sekolah Rakyat Sumenep, Norani Yanuar S, menyampaikan bahwa angkatan pertama terdiri dari 96 siswa, dengan rincian 46 siswa jenjang SD dan 50 siswa jenjang SMP. Saat ini tersedia dua ruang kelas untuk SD dan dua ruang kelas untuk SMP.
“Seluruh kebutuhan kegiatan belajar mengajar, mulai guru, wali asuh, hingga fasilitas asrama telah dipenuhi sesuai ketentuan. KBM akan dimulai usai masa pengenalan lingkungan sekolah pada 13 Oktober 2025,” jelasnya.
Dengan hadirnya Sekolah Rakyat, Sumenep meneguhkan langkah pemerataan pendidikan yang inklusif. Program ini diharapkan mampu mencetak generasi unggul yang tidak lagi terhambat oleh keterbatasan ekonomi keluarga. (Yasik/Fer)
