Time Indonesia – Genap satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, arah kebijakan kebudayaan nasional semakin terarah dan berdaya guna. Melalui kehadiran Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia yang dibentuk pada 21 Oktober 2024, negara menegaskan peran budaya sebagai pondasi pembangunan berkelanjutan dan sumber kekuatan nasional di tengah arus globalisasi. (Foto: Dok Kementerian Kebudayaan)
Oleh Pasha Yudha Ernowo, Selasa, 21 Oktober 2025 | 16:30 WIB – Redaktur: Kristantyo Wisnubroto – 44
Jakarta, InfoPublik — Genap satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, arah kebijakan kebudayaan nasional semakin terarah dan berdaya guna. Melalui kehadiran Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenbud RI) yang dibentuk pada 21 Oktober 2024, negara menegaskan peran budaya sebagai pondasi pembangunan berkelanjutan dan sumber kekuatan nasional di tengah arus globalisasi.
Dalam refleksi Satu Tahun Kementerian Kebudayaan yang jatuh pada 21 Oktober 2025, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan bahwa seluruh kebijakan dan program kementerian berpijak pada amanat Pasal 32 ayat (1) UUD 1945, yang menugaskan negara untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia. “Indonesia adalah superpower di bidang kebudayaan. Kata diversity tidak lagi cukup untuk menggambarkan keberagaman kita. Indonesia adalah bangsa megadiversity,” tegas Fadli Zon, dalam keterangan tertulis yang diterima InfoPublik, Selasa (21/10/2025).
Sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Kebudayaan berperan strategis dalam membangun ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan—mulai dari pelindungan, pengembangan, hingga diplomasi budaya. Struktur kementerian yang terdiri atas tiga direktorat jenderal utama dan dua unit pendukung kini menjadi tulang punggung pelaksanaan kebijakan kebudayaan nasional.
Indonesia tercatat memiliki 1.340 etnis dan 718 bahasa daerah, mewakili 10 persen bahasa dunia, serta 228 Cagar Budaya Nasional dan 2.727 Warisan Budaya Takbenda (WBTb), termasuk 514 WBTb baru pada 2025.
Capaian ini memperlihatkan kekuatan budaya sebagai pilar identitas bangsa, sekaligus sumber daya ekonomi kreatif yang kian diakui dunia. Salah satu capaian monumental terjadi melalui repatriasi 28.131 fosil “Java Man” hasil penelitian Eugene Dubois di Trinil, Jawa Timur, yang dikembalikan oleh Pemerintah Belanda kepada Indonesia. Kesepakatan ini disahkan dalam Letter of Intent (LoI) yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto dan Raja–Ratu Belanda pada 26 September 2025. “Temuan Homo erectus ini bukan hanya milik sejarah, tapi juga bukti bahwa peradaban manusia tertua di dunia banyak berakar dari Indonesia,” ungkap Fadli Zon.
Selain itu, pemerintah juga mendorong repatriasi benda budaya dari Jepang melalui kerja sama bilateral, serta memperluas diplomasi budaya lewat forum Culture, Heritage, Art, Narrative, Diplomacy, and Innovation (CHANDI) 2025 di Bali, yang dihadiri 38 negara dan menghasilkan Deklarasi Inisiatif Budaya Bali 2025.
Kementerian juga menandatangani sejumlah MoU budaya internasional dengan India, Prancis, Turki, dan Palestina, mencakup kerja sama dalam film, permuseuman, dan konservasi warisan dunia.
Indonesia menambah daftar warisan budaya yang diinskripsi UNESCO seperti Reog Ponorogo, Kebaya, dan Kolintang. Pada 2025, tiga budaya lain—Budaya Tempe, Teater Mak Yong (ekstensi Malaysia), dan Jaranan (bersama Suriname)—telah diajukan ke UNESCO.
Empat situs tambahan, yakni Lore Lindu, Negeri di Bawah Angin, Muaro Jambi, dan Karst Maros Pangkep, juga kini masuk daftar sementara Warisan Dunia UNESCO.
Di dalam negeri, 13 museum baru dan satu Cagar Budaya Nasional baru—Taman Narmada, Nusa Tenggara Barat—telah diresmikan sepanjang tahun. Langkah ini memperluas akses publik terhadap sejarah dan warisan peradaban bangsa.
Gerakan Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif
Pemerintah terus memperkuat posisi komunitas adat dan penghayat kepercayaan sebagai penjaga nilai dan identitas bangsa. Gedung Sasana Adi Rasa TMII kini dihidupkan kembali sebagai pusat ekspresi budaya spiritual, dan 122 sekolah adat diberdayakan untuk melestarikan kearifan lokal.
Salah satu gerakan strategis yang mendapat perhatian publik adalah Gerakan Pangan Lokal Nusantara (GPLN). Program ini menghidupkan kembali bahan pangan asli Indonesia seperti sagu, sorgum, jagung, dan umbi-umbian, sebagai simbol kemandirian pangan nasional. “Pangan lokal adalah kebanggaan budaya sekaligus strategi kedaulatan ekonomi. Inilah bentuk nyata visi Presiden Prabowo untuk mewujudkan swasembada pangan dan ekonomi hijau,” jelas Fadli Zon.
Kementerian Kebudayaan juga mengembangkan Manajemen Talenta Nasional (MTN) di bidang sastra, musik, seni rupa, pertunjukan, dan film, yang kini memetakan lebih dari 4.800 pelaku budaya nasional dan internasional.
Program ini menjadi wadah pembibitan dan pengenalan talenta agar karya seni dan kebudayaan Indonesia dapat menembus panggung dunia.
Dalam bidang musik, Konferensi Musik Indonesia (KMI) 2025 melahirkan 15 rekomendasi nasional, mulai dari reformasi royalti hingga pembiayaan berbasis kekayaan intelektual.
Sementara sektor film mencatat kemajuan luar biasa—151 film tayang di 2024, dengan 80 juta penonton, dan hingga September 2025 telah mencapai 60 juta penonton dengan pangsa pasar 70 persen. “Film adalah jembatan budaya dan ekonomi. Ia mengangkat cerita bangsa sekaligus menciptakan nilai tambah ekonomi,” ujar Fadli Zon.
Festival Film Indonesia (FFI) 2025 mencatat 794 karya terdaftar, sementara Anugerah Musik Indonesia (AMI) menerima 5.227 lagu. Kedua ajang ini memperkuat posisi budaya Indonesia di kancah global.
Dalam arah kebijakan satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, budaya tidak lagi dipandang sekadar pelengkap, tetapi telah menjadi sektor utama pembangunan nasional yang menopang ekonomi kreatif, pariwisata, diplomasi, dan ketahanan identitas bangsa. “Budaya adalah hulu dari seluruh rantai ekonomi kreatif. Dari budaya lahir pariwisata, desain, musik, film, dan gastronomi yang memperkuat ekonomi sekaligus jati diri bangsa,” kata Fadli Zon.
Kementerian Kebudayaan menegaskan komitmennya untuk terus menjadi motor penggerak pemajuan kebudayaan nasional, dengan strategi kolaboratif lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, komunitas adat, akademisi, dan dunia usaha.
Satu tahun Kementerian Kebudayaan di bawah pemerintahan Prabowo–Gibran menandai babak baru arah kebudayaan nasional: dari warisan menjadi kekuatan, dari ekspresi menjadi ekonomi, dan dari kearifan lokal menjadi pengaruh global.
Indonesia kini meneguhkan diri bukan hanya sebagai negara berbudaya, tetapi sebagai adidaya budaya dunia—tempat peradaban lahir, tumbuh, dan memberi arah bagi masa depan kemanusiaan.
