Time Indonesia — Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) secara resmi mengakhiri status tanggap darurat tingkat provinsi dan mulai beralih ke tahap pemulihan pascabencana. Pada fase ini, Pemprov Sumbar memfokuskan langkah pada percepatan pendataan kerusakan dan kerugian, serta pemulihan layanan dasar masyarakat.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi, menegaskan bahwa pemenuhan layanan dasar menjadi prioritas utama sebelum memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh. Layanan dasar tersebut meliputi penyediaan air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, pendidikan, serta hunian sementara bagi masyarakat terdampak.
“Kita targetkan pendataan kerusakan dan kerugian akibat bencana ini tuntas paling lambat 28 Desember 2025. Ini penting, agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera berjalan pada awal tahun 2026,” tegas Mahyeldi.
Pernyataan tersebut disampaikannya saat bersama Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy memimpin Forum Group Discussion (FGD) yang dihadiri Forkopimda Provinsi dan Sekretaris Utama BNPB Rustian, di Posko Tanggap Darurat Bencana Sumbar, Aula Kantor Gubernur, Senin malam (22/12/2025).
FGD tersebut juga diikuti secara daring oleh para bupati dan wali kota daerah terdampak, serta menjadi forum evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan penanganan bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah di Sumatera Barat.
Meski status tanggap darurat provinsi telah berakhir, Mahyeldi menegaskan bahwa keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Selain itu, Pemprov Sumbar akan memberikan perhatian serius pada pelaksanaan trauma healing dan pendampingan psikososial, menjaga stabilitas daerah, serta mempercepat proses validasi dan verifikasi data Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) sebagai dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Pada kesempatan tersebut, Mahyeldi juga menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada seluruh relawan, perantau, organisasi sosial, lembaga kemanusiaan, serta komunitas kebencanaan yang telah bahu-membahu membantu masyarakat terdampak.
“Di tengah keterbatasan, para relawan hadir dengan pengorbanan yang luar biasa. Banyak yang meninggalkan keluarga dan pekerjaannya demi menolong sesama. Inilah nilai gotong royong dan kemanusiaan yang terus hidup di masyarakat kita,” ujarnya.
Gubernur meminta para bupati dan wali kota memastikan seluruh data kerusakan dan kerugian disusun secara lengkap, akurat, dan terverifikasi sebagai dasar penyusunan R3P. Ia juga mengingatkan agar ego sektoral tidak menghambat percepatan penanganan, serta meminta kepala daerah menjadi motor penggerak pemulihan di wilayah masing-masing.
Sementara itu, Sekretaris Utama BNPB Rustian menegaskan bahwa penyusunan R3P merupakan langkah krusial dalam memulihkan kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur wilayah terdampak pascabencana.
“Data yang akurat dan valid adalah kunci utama. Tanpa data yang kuat, perencanaan tidak akan tepat sasaran dan pemulihan akan berjalan lambat,” tegas Rustian.
Dalam forum yang sama, Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin menyampaikan perkembangan pencarian dan identifikasi korban. Hingga saat ini, masih terdapat 28 jenazah yang belum teridentifikasi dan sedang menjalani proses pengujian lanjutan di Jakarta.
“Pencarian dan proses identifikasi tetap kami lanjutkan. Polri bersama seluruh pihak terkait akan terus bekerja semaksimal mungkin,” kata dia.
Dari 16 kabupaten dan kota terdampak, tercatat tiga daerah yang masih memperpanjang status tanggap darurat daerah, yakni Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Tanah Datar.
Sementara itu, berdasarkan data sementara pada dashboard Satu Data Bencana Pemprov Sumbar, jumlah korban akibat bencana hidrometeorologi tercatat 260 orang meninggal dunia, 72 orang dinyatakan hilang, dan 382 orang mengalami luka-luka. Adapun total masyarakat terdampak mencapai 296.307 jiwa. (adp/hm/Diskominfotik Sumbar).
