Surabaya, TimeIndonesia – Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyelenggarakan Asistensi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Kegiatan ini digelar di Ruang Anjasmara, Kantor Diskominfo Jatim, pada Selasa (7/10/2025).
Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan rumah sakit, sekolah, dan perguruan tinggi se-Jawa Timur, termasuk SMK Telkom dan SMK Negeri Pungging yang dikenal berprestasi dalam bidang keamanan siber.
Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Jatim, Achmad Fadlil Chusni, S.Kom., M.MT., yang hadir mewakili Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, menyebut kegiatan ini sebagai langkah konkret untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman digital yang kian kompleks.
“Sepanjang 2025, tercatat lebih dari 2,6 juta upaya serangan malware di Jawa Timur. Dari jumlah tersebut, sebanyak 10.519 malware berhasil diblokir. Bahkan, pada bulan September saja, terdapat 91 insiden siber yang terekam di jaringan Protector ID, mulai dari kebocoran data hingga serangan DDoS,” ungkapnya.
Ia menambahkan, Pemprov Jatim terus mendorong pembentukan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) di seluruh kabupaten/kota. Hingga saat ini, sudah terbentuk 34 CSIRT, dan ditargetkan seluruh 38 kabupaten/kota di Jawa Timur segera memiliki tim tanggap insiden siber yang andal.
Sementara itu, Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pembangunan Manusia BSSN, Agus Prasetyo, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat ketahanan siber nasional. Menurutnya, transformasi digital di sektor pendidikan dan kesehatan membawa manfaat besar namun juga meningkatkan risiko serangan digital.
“Keamanan informasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan utama. Sektor pendidikan dan kesehatan perlu dibekali kemampuan dalam mendeteksi, merespons, dan memitigasi insiden siber,” tegasnya.
Agus menambahkan, kegiatan asistensi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia di daerah, khususnya di institusi layanan publik yang rentan terhadap ancaman digital.
“Sinergi antara BSSN, pemerintah daerah, sektor pendidikan, kesehatan, dan juga pihak swasta sangat dibutuhkan agar layanan publik tetap terlindungi dari gangguan siber,” ujarnya.
Acara ditutup dengan doa bersama, dilanjutkan penyampaian materi oleh para narasumber. Dalam sesi tersebut, peserta dibekali pemahaman mendalam tentang pentingnya keamanan informasi serta urgensi pembentukan TTIS di sektor masing-masing.
Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) diharapkan menjadi garda terdepan dalam mendeteksi, menangani, dan meminimalkan dampak serangan siber, sehingga layanan publik dapat berjalan tanpa hambatan.
Dengan penguatan kapasitas dan kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan, Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk menjadi provinsi yang tangguh dan siap menghadapi tantangan keamanan siber di era digital.(MC Prov. Jatim /mad-hjr/eyv)
