Time Indonesia – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menegaskan bahwa pembangunan manusia harus menjadi inti dari seluruh proses perencanaan pembangunan nasional.
Hal tersebut disampaikannya dalam acara peluncuran Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK) 2025–2045 dan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PCPK) 2025–2029 di Jakarta, Jumat (11/7/2025).
“Perencanaan pembangunan tidak bisa dilepaskan dari data dan dinamika kependudukan. DBPK dan PCPK merupakan instrumen strategis untuk memastikan arah kebijakan pembangunan yang menyatu lintas sektor, wilayah, dan generasi,” ujar Rachmat.
Peluncuran ini juga menandai langkah penting dalam pengelolaan penduduk secara terencana dan berkelanjutan, sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045, sebuah visi besar bangsa untuk menjadi negara maju, inklusif, dan berdaya saing global.
Data Kependudukan Jadi Fondasi Pembangunan Nasional
Menurut Rachmat Pambudy, sejak awal sejarah pembangunan Indonesia, data kependudukan telah menjadi fondasi utama sebagai wujud pembangunan berbasis kebutuhan penduduk. “Dengan data kebutuhan yang akurat, kita bisa merencanakan pangan, pendidikan, kesehatan, dan seluruh layanan publik. Tidak mungkin membangun tanpa fondasi data yang kuat,” ujarnya.
Bahkan, Indonesia diakui dunia dalam hal kebijakan berbasis data. Esther Duflo dan Abhijit Banerjee, peraih Nobel Ekonomi 2019, menggunakan data Indonesia sebagai referensi untuk mengukur efektivitas intervensi pembangunan.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri PPN juga menjelaskan bahwa DBPK disusun sebagai pedoman bersama untuk mewujudkan penduduk berkualitas dan berbudaya menuju Indonesia Emas 2045. DBPK dibangun di atas tiga pilar strategis, yaitu:
1. Pengelolaan Kuantitas Penduduk – Mengarahkan pertumbuhan penduduk agar seimbang dengan daya dukung.
2. Peningkatan Kualitas Penduduk – Mendorong peningkatan kesehatan, pendidikan, dan produktivitas sumber daya manusia.
3. Pemerataan Persebaran Penduduk – Menjawab tantangan ketimpangan wilayah dan urbanisasi tidak terkendali.
“Ketiga pilar ini merupakan fondasi utama untuk menciptakan kesejahteraan inklusif dan adil, dengan prinsip no one left behind—tidak ada satu pun penduduk yang tertinggal,” tegasnya.
Pembangunan Adil adalah Jalan Menuju Kemakmuran
Menutup sambutannya, ia juga menekankan bahwa pembangunan yang adil adalah prasyarat utama menuju masyarakat makmur. “Pertumbuhan penting, tapi pertumbuhan yang berkualitas lebih penting. Yang lebih penting lagi adalah mengurangi ketimpangan. Maka tujuan pembangunan Indonesia adalah adil dulu, baru makmur,” tegasnya.
Peluncuran DBPK dan PCPK menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun sistem perencanaan nasional yang berbasis data (evidence-based), inklusif, dan kolaboratif, demi mengelola bonus demografi dan menyiapkan masa depan bangsa dengan arah yang lebih pasti.
