Time Indonesia — Pemerintah pusat mempercepat transisi penanganan bencana di Aceh menuju fase rehabilitasi dengan menetapkan prioritas kebutuhan paling mendesak, mulai dari air bersih, listrik, layanan kesehatan, hingga pemulihan ekonomi lokal. Langkah ini ditempuh agar penanganan tidak berhenti pada tanggap darurat, tetapi segera menggerakkan kembali kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, saat memimpin rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga bersama pemerintah daerah, aparat keamanan, BUMN, dan relawan di Kantor Gubernur Aceh, Kamis (25/12/2025).
“Saya datang ke sini untuk memastikan prioritasnya jelas. Banyak masalah yang harus dipecahkan, tetapi kita harus menengahkan mana yang paling utama,” ujar Pratikno.
Menko PMK menjelaskan, sejumlah layanan dasar masih terkendala pascabencana, mulai dari rumah sakit yang belum optimal beroperasi, warga yang belum dapat kembali ke rumah untuk melakukan pembersihan, hingga terganggunya operasional SPBU dan konektivitas.
“Ini bukan hanya soal jaringan, tapi juga air bersih, listrik, dan fasilitas publik agar masyarakat bisa kembali beraktivitas,” katanya.
Dalam rapat tersebut, pemerintah juga mencatat pentingnya percepatan pencairan anggaran. Pratikno menyebutkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah memulai proses pencairan dana kedaruratan bagi warga terdampak, termasuk bantuan bagi rumah rusak ringan, sedang, dan berat.
“Nanti akan kami kawal percepatan bantuan biaya hidup dan perbaikan rumah, termasuk untuk sawah dan kebun yang rusak,” tegasnya.
Selain kebutuhan dasar, Pratikno menekankan pentingnya menghidupkan kembali ekonomi lokal, baik dari sisi permintaan maupun pasokan. Pemerintah pusat telah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Perdagangan.
“Kalau peredaran uang di masyarakat naik, demand akan tumbuh. Tapi kita juga harus memikirkan supply side-nya. UMKM harus bergerak lagi,” jelasnya.
Menurut Pratikno, sejumlah skema dukungan UMKM dan pemberdayaan ekonomi telah disiapkan dan akan dikawal lintas kementerian/lembaga agar segera dirasakan masyarakat.
Menko PMK juga mengingatkan agar penanganan bencana tidak memunculkan masalah baru, seperti konflik sosial atau persoalan kultural. Karena itu, standardisasi bantuan dan sinergi antarinstansi dinilai penting. “Jangan sampai bencana ini memunculkan bencana baru, baik sosial maupun kultural,” ujarnya.
Menjelang bulan Ramadan, pemerintah turut menyiapkan langkah khusus. Pratikno menyebutkan koordinasi dengan Kementerian Agama telah dilakukan untuk mendukung renovasi masjid dan musala yang rusak berat maupun sedang, agar aktivitas ibadah masyarakat dapat kembali berjalan.
Dalam rapat lanjutan bersama BNPB, pemerintah daerah, TNI–Polri, Basarnas, BUMN, serta unsur masyarakat sipil, Pratikno menilai perkembangan penanganan bencana menunjukkan kemajuan signifikan.
“Kerja keras semua pihak luar biasa. Bukan hanya pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga TNI, Polri, dan relawan,” katanya.
Ia menegaskan, pendataan kerusakan dan kebutuhan akan terus diperbarui agar kebijakan tetap sesuai kondisi lapangan. Pemerintah juga membuka ruang komunikasi intensif dengan daerah untuk memastikan setiap persoalan yang belum tertangani dapat segera dikawal di tingkat pusat. “Tujuan kita jelas, mengakselerasi penanganan agar Aceh segera masuk ke tahap pemulihan yang lebih berkelanjutan,” pungkas Pratikno.
