Time Indonesia – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) ikut andil dalam penyelenggaraan program Sekolah Rakyat, khususnya di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 26 Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dukungan yang diberikan Komdigi adalah penyediaan layanan internet.
Demikian disampaikan Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Makassar, Anna Puspasari, kepada wartawan di SRMA 26 Makassar, Jumat (24/10/2025).
Anna menjelaskan, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, bahwa suksesnya penyelenggaraan Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi tugas dari Kementerian Sosial.
“Sekolah Rakyat ini tidak hanya Kementerian Sosial, ada dukungan Kementerian/Lembaga lainnya. Kalau Komdigi itu, membantu untukpenyediaan layanan internet, akses jaringan. Jadi yang dihindari dari Sekolah Rakyat itu tidak boleh ada bullying, kekerasan, kemudian juga kita punya kamera CCTV dengan jumlah lumayan banyak. Jadi supporting dari Komdigi ini luar biasa,” kata Anna.
Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komdigi, Fifi Aleyda Yahya, menyatakan bahwa Komdigi akan terus mendukung keberlangsungan program Sekolah Rakyat.
“Jadi, nanti, kalau ada kebutuhan terkait support dari Komdigi, pihak SRMA 26 Makassar bisa langsung berkomunkasi dengan kami. Karena komunikasi kami dengan kementerian lainnya sangat baik, khususnya di sini dengan Kementerian Sosial,” ujar Fifi.
“Sesuai arahan dari Menteri Komdigi Ibu Meutia Hafidz, kami memang harus support full. Jadi apapun yang dibutuhkan terkait Kementerian Komdigi silahkan dikomunikasikan saja,” tegas Fifi.
Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Kementerian Sosial RI terus memperluas program pendidikan melalui pendirian Sekolah Rakyat berasrama di berbagai daerah. Salah satu sekolah yang menjadi bagian dari inisiatif ini adalah Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 26 Makassar.
Program tersebut menugaskan Kementerian Sosial untuk membentuk dan menyelenggarakan sekolah rakyat berasrama bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem, menyiapkan kurikulum berbasis pendidikan formal dan karakter, serta menyediakan sarana, prasarana, dan tim formatur bagi sekolah-sekolah tersebut.
Sebagai implementasi dari kebijakan itu, SRMA 26 Makassar hadir untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, sekaligus menyiapkan generasi emas Indonesia 2045. Sekolah ini menampung enam rombongan belajar (rombel) dengan masing-masing kelas berisi 25 siswa/i.
Selain kepala sekolah, SRMA 26 Makassar juga memiliki 17 guru serta 26 tenaga kependidikan dan pendukung, yang terdiri atas wali asuh, wali asrama, staf tata usaha, bendahara, operator, petugas keamanan, dan petugas kebersihan.
Pada tahun 2025, total terdapat 165 titik Sekolah Rakyat Rintisan di seluruh Indonesia. Untuk wilayah Sulawesi Selatan, tercatat sebanyak 16 lokasi yang menjalankan program ini.
Dengan hadirnya SRMA 26 Makassar, diharapkan semakin banyak anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem mendapatkan kesempatan belajar yang layak serta lingkungan pendidikan yang mendukung pembentukan karakter, kemandirian, dan masa depan yang lebih baik.
