Time Indonesia,
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyatakan, sistem untuk digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) sudah siap dan mulai diuji coba pada pekan kedua September 2025 di Banyuwangi, Jawa Timur.
“Digitalisasi bansos ini adalah kemajuan besar dan ini bentuk transparansi sekaligus efisiensi,” kata Mensos Saifullah Yusuf melalui keterangan resmi, Rabu (3/9/2025).
Mensos mengatakan, digitalisasi dilakukan untuk memastikan bansos PKH lebih tepat sasaran melalui mekanisme objektif dan transparan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.
Adapun bantuan PKH diberikan dalam bentuk uang tunai dengan jenis dan besaran bervariasi sesuai kategori penerima manfaat. Merujuk data Kementerian Sosial (Kemensos), tahun ini untuk ibu hamil dan masa nifas (Rp3 juta/tahun), anak usia dini 0-6 tahun (Rp3 juta/tahun), anak SD (Rp900.000/tahun), anak SMP (Rp1,5 juta/tahun).
Kemudian untuk anak SMA (Rp2 juta/tahun), sementara untuk lansia dan penyandang disabilitas berat (Rp2,4 juta/tahun), sementara korban pelanggaran HAM berat (Rp10,8 juta per tahun).
Meski pemanfaatan teknologi dinilai mengurangi subyektivitas sekaligus meminimalisasi potensi penyimpangan dalam distribusi bansos, kata dia, namun masyarakat juga dilibatkan dalam pemutakhiran data secara langsung. Pelibatan publik tersebut mulai dari mengusulkan, menyanggah, hingga mendaftarkan diri melalui aplikasi dari sistem yang disiapkan.
Kemensos juga tetap memastikan pemeriksaan lapangan untuk menjamin akurasi data penerima. Dalam hal ini ribuan petugas pendamping sosial dan aparat kelurahan akan membantu masyarakat yang belum terbiasa menggunakan gawai agar tidak tertinggal dalam proses digitalisasi.
“Kami sadar belum semuanya terbiasa dengan teknologi, karena itu pemerintah menyiapkan seluruh sumber daya untuk mendampingi masyarakat,” ujar Saifullah Yusuf.
Dengan begitu, Mensos mengaku optimistis jika data penerima bansos semakin akurat, maka intervensi sosial juga lebih tepat sasaran dan dengan begitu, setiap tahun akan terukur berapa keluarga miskin yang bisa digraduasi atau naik kelas.
Hal itu dinilainya sangat penting, khususnya di Kabupaten Banyuwangi yang menurut data mencatat angka kemiskinan sebesar 6,59 persen (beberapa digit di bawah angka nasional 8,57 persen) pada tahun 2024.
Mensos menyebutkan, kalau uji coba di Banyuwangi berhasil digitalisasi PKH akan diperluas bertahap hingga skala nasional dan berdasarkan diseminasi bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) potensi penghematan anggaran negara bisa mencapai Rp14 triliun per tahun.
