Time Indonesia – Gubernur Riau, Abdul Wahid, mengikuti rapat koordinasi secara virtual yang membahas tentang pengendalian inflasi daerah bersama Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
Dalam rapat itu, Gubernur menyoroti pentingnya percepatan penyerapan anggaran dan upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah tantangan yang masih dihadapi Provinsi Riau. Ia mengungkapkan bahwa realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2025 baru mencapai sekitar 65 persen.
“Kami baru saja selesai rapat dengan Menteri Keuangan dan Mendagri terkait realisasi APBD tahun 2025. Ya, kita masih di angka 65 persen, belum sampai 70 persen. Belanja juga masih terbatas karena menunggu ketersediaan dana. Komponen belanja banyak dialokasikan untuk pembayaran utang,” ujar Gubernur di Gedung Daerah Pauh Janggi, Kota Pekanbaru, Senin (20/10/2025).
Ia menjelaskan bahwa sebagian besar pengeluaran tahun ini difokuskan untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran utang, terutama yang berkaitan dengan proyek-proyek infrastruktur strategis. Meski begitu, pemerintah tetap berupaya menjaga agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan stabil.
“Saya hampir setiap bulan mengevaluasi bagaimana agar aktivitas ekonomi di daerah tetap berjalan baik, terutama terkait kemudahan investasi, realisasi anggaran, dan daya beli masyarakat,” jelasnya.
Gubernur juga menekankan bahwa daya beli masyarakat menjadi indikator penting dalam membaca stabilitas ekonomi daerah. Oleh karena itu, inflasi daerah terus dipantau secara berkala.
“Daya beli masyarakat bisa kita lihat dari tingkat inflasi. Jika kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi dengan baik, berarti belanja masyarakat juga stabil,” katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kemudahan investasi.
“Komitmen kita adalah mendorong perekonomian daerah, salah satunya dengan memberikan kemudahan investasi. Jika ada kendala, saya sudah sampaikan kepada para pengusaha dan investor untuk segera melapor agar bisa ditindaklanjuti,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Riau telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus di sektor minyak dan gas (Migas) guna mempercepat proses perizinan.
“Saya bentuk Satgas Migas agar perizinan bisa dipercepat. Yang sebelumnya bisa memakan waktu tiga bulan, sekarang bisa diselesaikan dalam satu minggu,” tambahnya.
Selain itu, Pemprov Riau bekerja sama dengan Polda Riau juga membentuk Satgas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) untuk mengantisipasi potensi PHK mendadak dan menjaga kepastian kerja bagi masyarakat.
“Kami bersama Kapolda telah membentuk Satgas PHK untuk mencari solusi atas PHK yang masih bisa dibicarakan. Ini demi memberikan jaminan kepastian kerja bagi masyarakat,” tuturnya.
Gubernur menegaskan bahwa semua langkah ini bertujuan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan investasi dan kesejahteraan masyarakat. Iklim investasi yang sehat, menurutnya, harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap tenaga kerja.
Ia juga menyampaikan bahwa realisasi investasi di Provinsi Riau saat ini menunjukkan tren positif.
“Kondisi investasi saat ini cukup baik. Saya mendapat laporan sudah ada sekitar Rp21 triliun yang terealisasi. Insyaallah, hingga akhir tahun, kita targetkan bisa mencapai Rp25 triliun. Daerah dengan realisasi tertinggi sejauh ini adalah Dumai, Pelalawan, dan Indragiri Hilir,” pungkasnya.
(Mediacenter Riau/bib)
