Banyuwangi, Time Indonesia – Kabupaten Banyuwangi menjadi daerah pertama yang ditunjuk pemerintah pusat untuk menguji coba sistem digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos) berbasis Digital Public Infrastructure (DPI). Program itu diinisiasi Kementerian Sosial bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dengan tujuan memperbaiki akurasi penyaluran bansos agar lebih tepat sasaran, transparan, dan aman.
Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas DEN, Tubagus Nugraha, menjelaskan bahwa uji coba di Banyuwangi memanfaatkan tiga komponen utama DPI yang sudah tersedia di Indonesia, yaitu digital identity, digital payment, dan data exchange.
“Identitas digital sudah ada di Dukcapil Kemendagri, pembayaran digital tersedia lewat QRIS di Bank Indonesia, sementara pertukaran data sudah difasilitasi melalui Pusdatin Kominfo. Sekarang kita coba integrasikan untuk kasus bansos, karena di sinilah dampaknya sangat besar,” kata pada acara sosialisasi Tubagus, di Banyuwangi , Jawa Timur, Kamis (18/9/2025).
Menurutnya, penggunaan identitas digital akan memungkinkan masyarakat mendaftar secara mandiri. Warga cukup mengunduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di ponsel. Bagi yang tidak memiliki ponsel, proses tetap bisa dilakukan melalui pendamping bansos dengan autentikasi biometrik.
“Kami ingin sistem ini citizen-centric, di mana warga langsung berhubungan dengan pemerintah tanpa perantara. Targetnya, dari sekitar 640 ribu rumah tangga kategori desil 1–5 di Banyuwangi, setidaknya 300 ribu kepala keluarga bisa teregistrasi dalam sebulan ke depan,” jelasnya.
Tubagus menambahkan, hasil uji coba akan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan apakah program layak diperluas secara nasional. “Kalau datanya solid dan evaluasinya positif, kami akan rekomendasikan roll out nasional. Tapi untuk sementara ini masih tahap uji coba, tidak mengganggu mekanisme penyaluran bansos yang sedang berjalan,” ujarnya.
Dari sisi keamanan data pribadi, Tubagus memastikan sistem telah dirancang dengan prinsip consent by design dan security by design. “Kami sudah berkoordinasi dengan BSSN untuk memastikan data warga terlindungi. Keamanan menjadi aspek prioritas,” tegasnya.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyambut baik uji coba ini. Ia menilai digitalisasi bansos merupakan tanggung jawab besar sekaligus peluang bagi daerah untuk menjadi teladan nasional. “Gotong royong dan teknologi harus berpadu. Banyuwangi ingin membuktikan bahwa pemerintah hadir dengan data yang valid, dan tidak ada satupun warga yang tertinggal,” ujar Ipuk.
(sumber)
