Time Indonesia – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan peran strategis media arus utama dalam menjaga profesionalitas informasi di tengah tingginya gelombang disinformasi di ruang digital.
Hal tersebut disampaikan Meutya saat melakukan media visit di kantor The Jakarta Post, Jakarta Pusat, Kamis (19/2/2026). “Kita saat ini berhadapan dengan misinformasi yang sangat tinggi, media arus utama lah yang berperan menjaga profesionalitas dan menyampaikan hal-hal yang benar,” ujar Menkomdigi.
Menurut Meutya, maraknya narasi keliru di media sosial memicu kesalahpahaman di masyarakat dan menenggelamkan diskusi konstruktif yang seharusnya berdampak positif bagi publik. “Kita jadi sulit untuk mendengarkan, ķ suara-suara yang memang ingin membangun dan mana yang sifatnya noise saja. Ketika noise-nya tinggi, pasti suara-suara yang baik akan cenderung tenggelam,” jelasnya.
Ia menambahkan, dalam konteks isu luar negeri, disinformasi bahkan dapat memengaruhi posisi tawar Indonesia di forum internasional, termasuk terkait partisipasi Indonesia dalam Board of Peace. “Pemerintah dikritik silakan, tapi isu Board of Peace ini juga terkait posisi tawar Indonesia,” katanya.
Meutya menekankan bahwa media tidak hanya berperan menyampaikan kebijakan, tetapi juga menjaga akurasi isu-isu sensitif yang berdampak pada reputasi dan diplomasi Indonesia.
Menurutnya, pemerintah membutuhkan media yang argumentatif dan analitis agar publik memperoleh gambaran utuh, bukan potongan informasi yang memicu emosi.
Ia juga menegaskan bahwa hak atas informasi yang dijamin dalam konstitusi mengandung makna informasi yang benar dan terverifikasi. “Informasi yang benar menjadi hak bagi masyarakat untuk tahu, itu yang ingin kita jaga,” tandas Menkomdigi.þ5
Karena itu, kerja jurnalistik berbasis verifikasi dinilai menjadi kunci dalam menjaga kualitas informasi serta memperkuat literasi publik di era transformasi digital.
