Time Indonesia – Pemerintah terus mempercepat penanganan dampak bencana di wilayah Sumatra meliputi Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar) melalui pemulihan infrastruktur dasar, konektivitas wilayah, serta dukungan layanan informasi dan pemulihan sosial bagi masyarakat terdampak.
“Hasil reviu kami di awal, ada total sekitar 80 jalan nasional yang terdampak di Aceh, Sumut dan Sumbar. Alhamdulillah per hari ini 81 persen sudah fungsional,” ujar Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggono dalam Konferensi Pers Perkembangan Penanggulangan Bencana Sumatra di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).
Ia merinci, di Aceh terdapat 38 ruas jalan nasional terdampak, dengan 26 ruas telah fungsional dan 12 ruas masih dalam perbaikan bersama TNI dan masyarakat. Di Sumatra Utara, dari 12 ruas terdampak, 10 ruas sudah dapat dilalui dan dua ruas masih dalam pengerjaan. Sementara di Sumatra Barat, dari 30 ruas jalan nasional terdampak, 29 ruas telah fungsional dan satu ruas lainnya juga sudah kembali dapat dilalui sejak hari sebelumnya.
Untuk jembatan nasional, Dody menyampaikan terdapat total 33 jembatan terdampak. Sebagian besar telah kembali berfungsi, meski masih ada belasan jembatan yang memerlukan pekerjaan lanjutan. “Targetnya itu semua di akhir Desember 2025. Insyaallah kita bisa menyelesaikan semua kebutuhan untuk jalan-jalan nasional termasuk jembatan-jembatan nasional,” katanya.
Selain infrastruktur nasional, Kementerian PU juga menangani jalan dan jembatan daerah. Tercatat 123 ruas jalan daerah terdampak di tiga provinsi, dengan fokus penanganan sementara pada jalan nasional agar seluruh wilayah terdampak tidak terisolasi. Untuk jembatan daerah, terdapat 95 jembatan terdampak yang penanganannya dilakukan bertahap bersama TNI dan Polri.
Dalam mendukung percepatan pemulihan, Kementerian PU telah menurunkan sekitar 1.330 personel di tiga provinsi, didukung 572 unit alat berat serta ribuan material konstruksi. Upaya pemulihan juga mencakup sektor air bersih melalui percepatan pemulihan Sistem Penyediaan Air Minum di wilayah yang aksesnya telah terbuka.
Sejalan dengan upaya tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) turut berperan dalam mendukung penanganan bencana melalui pendirian posko media center di wilayah terdampak. Posko ini berfungsi sebagai pusat diseminasi informasi resmi, koordinasi komunikasi lintas instansi, serta sarana layanan informasi bagi masyarakat dan media.
Kemkomdigi juga melakukan percepatan pemulihan jaringan telekomunikasi dan akses internet agar komunikasi warga, layanan darurat, serta koordinasi penanganan bencana dapat berjalan optimal.
Selain itu, dukungan psikososial turut diberikan, khususnya bagi anak-anak dan kelompok rentan, melalui kegiatan pendampingan dan pemulihan trauma bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.
Sinergi lintas kementerian dan lembaga tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan kondisi masyarakat sekaligus memastikan layanan dasar, informasi, dan dukungan sosial dapat kembali berjalan secara normal di wilayah terdampak bencana.
