Banyuwangi, TimIndonesia – Kabupaten Banyuwangi resmi ditetapkan sebagai daerah percontohan (pilot project) program digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos) di tingkat desa/kelurahan. Uji coba terbatas ini menjadi langkah awal percepatan transformasi digital pemerintahan yang diinisiasi Kementerian Sosial bersama sejumlah kementerian/lembaga terkait.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menegaskan, program ini bukan hanya kebanggaan daerah, melainkan juga tanggung jawab besar untuk memastikan penyaluran bansos lebih tepat sasaran, transparan, dan bermanfaat.
“Banyuwangi harus bisa membuktikan bahwa digitalisasi dapat menjamin bantuan benar-benar sampai ke warga yang berhak. Ini kerja kolaboratif, bukan hanya pusat dan daerah, tapi hingga desa dan seluruh elemen masyarakat,” kata Ipuk Fiestiandani pada acara Inisiasi Uji Coba Terbatas Digitalisasi Bantuan Sosial di Tingkat Desa/Kelurahan Kabupaten Banyuwangi bersama Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Kemensos dan BPS, serta kementerian/lembaga terkait, Kamis (18/9/2025).
Menurut Ipuk, selama ini bansos kerap menghadapi masalah validasi data dan minimnya monitoring. Dengan sistem digital, ia berharap beban daerah dalam verifikasi penerima berkurang karena data akan lebih akurat.
“Teknologi hanyalah alat, seperti kata Kofi Annan. Ia baru bermakna jika digunakan untuk melayani masyarakat. Digitalisasi ini hadir untuk memastikan satu rupiah pun bansos benar-benar berdampak,” ujarnya.
Uji coba digitalisasi bansos di Banyuwangi dihadiri perwakilan pemerintah pusat, termasuk kementerian teknis, Badan Pusat Statistik (BPS), hingga Dewan Ekonomi Nasional. Ipuk menyebut, pendampingan intensif dari kementerian sangat membantu daerah dalam tahap awal implementasi sistem.
Ia menambahkan, pemerintah daerah telah melakukan proses pendaftaran dan sosialisasi kepada para relawan serta perangkat desa. Harapannya, tahap uji coba ini memperkuat pemahaman aparat desa dan masyarakat mengenai tata cara penggunaan sistem digital.
“Kolaborasi ini penting agar tidak ada lagi keraguan terkait konsep digitalisasi bansos. Semua pihak, dari camat hingga kepala desa, harus memahami sistem agar bisa dijalankan dengan baik,” ucap Ipuk.
Program digitalisasi bansos di Banyuwangi dinilai selaras dengan agenda pemerintah pusat yang mendorong transformasi digital pelayanan publik. Selain efisiensi, program ini diharapkan menekan potensi penyalahgunaan anggaran dan meningkatkan kepercayaan publik.
“Gotong royong dan kemajuan teknologi harus berpadu. Banyuwangi akan membuktikan bahwa pemerintah benar-benar hadir dengan data yang valid, dan tidak ada satupun warganya yang tertinggal,” tegas Ipuk.
