Time Indonesia,
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) RI, Meutya Hafid, menegaskan penayangan video capaian kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di bioskop merupakan bentuk transparansi informasi publik. Menurutnya, komunikasi pemerintah harus menjangkau berbagai ruang agar masyarakat mengetahui program yang telah berjalan.
“Pada prinsipnya komunikasi publik harus dijalankan dalam berbagai ruang. Ini dalam bentuk transparansi publik, supaya masyarakat tahu program-program yang sudah berjalan dan bagaimana pelaksanaannya,” kata Meutya usai rapat tertutup dengan Komisi I DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Menkomdigi Meutya Hafid menyebut kebijakan itu tidak semata-mata dilakukan oleh Komdigi, melainkan berkolaborasi dengan Presidential Communication Office (PCO) serta instansi lain. “Tugas pemerintah adalah menyampaikan informasi program secara transparan. Komdigi bersama PCO bekerja sama memastikan pesan dapat diterima masyarakat,” ujarnya.
Penayangan video capaian Presiden Prabowo sebelum penayangan flim di bioskop ramai menjadi perhatian publik sejak Minggu (14/9/2025). Video tersebut berisi cuplikan kegiatan, pernyataan Presiden, serta capaian kinerja pemerintah, di antaranya produksi beras nasional mencapai 21,76 juta ton hingga Agustus 2025 dan beroperasinya 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mengatakan sorotan masyarakat terhadap medium komunikasi pemerintah merupakan bagian dari dinamika demokrasi. “Kritik dan apresiasi adalah ekspresi warga negara yang harus dihormati. Justru dari situ kita bisa menilai efektivitas komunikasi pemerintah—apakah pesan yang disampaikan diterima dengan baik atau menimbulkan pertanyaan,” kata Dave.
Ia menilai pemerintah tetap perlu berhati-hati agar sosialisasi program tidak menimbulkan kesan politisasi ruang publik. “Komisi I DPR mendorong agar setiap bentuk sosialisasi dilakukan inklusif, tidak menimbulkan kesan politisasi, dan menjaga sensitivitas sosial. Pesan harus informatif sekaligus kontekstual, sehingga memperkuat kepercayaan publik,” ujarnya.
Dave Laksono menambahkan bahwa ruang publik, baik fisik maupun digital, adalah milik bersama. Karena itu, pemilihan medium, waktu, dan narasi komunikasi pemerintah perlu dirancang hati-hati agar tidak kontraproduktif. “Pada prinsipnya, setiap komunikasi publik pemerintah harus berpijak pada asas transparansi, proporsionalitas, dan kepatuhan pada norma hukum serta etika komunikasi,” ucapnya.
Kebijakan penayangan video capaian Presiden Prabowo di bioskop ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mengimplementasikan visi Asta Cita, khususnya poin ke-3 tentang pemerintahan yang tegas, efisien, dan efektif serta poin ke-7 mengenai ketahanan sosial budaya dan ekologi bangsa melalui keterbukaan informasi kepada masyarakat.
