Jakarta, Time Indonesia – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pihaknya berkomitmen mempercepat pemulihan ekonomi melalui instrumen fiskal dan moneter. “Kalau belanja Pemerintah berjalan lambat dan kebijakan moneter terlalu ketat, dampaknya bisa lebih buruk,” kata Menkeu Purbaya di Jakarta, Rabu (10/9/2025).
Purbaya yang baru tiga hari menjabat Menkeu pun mengambil langkah taktis dengan mengalihkan dana milik pemerintah di rekening Bank Indonesia sebesar Rp200 triliun ke sistem keuangan (bank).
Menkeu mengaku telah melaporkan ke Presiden untuk menginjeksi likuiditas ke perekonomian dengan harapan, bank bisa menyalurkan dalam bentuk penyaluran kredit atau pembiayaan ke sektor riil.
Ia pun sudah berkoordinasi dengan otoritas moneter dalam hal ini Bank Indonesia (BI) agar tidak menyerap likuiditas tersebut dengan instrumen moneter jangka pendek Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
Usai menghadap Presiden, Menkeu pun menegaskan kalau dana yang ditempatkan di sistem perekonomian itu akan memaksa mekanisme pasar berjalan, di mana bank menyalurkan ke sektor riil bukan untuk digunakan membeli Surat Utang Negara (SUN) ataupun ditempatkan di SRBI.
Kemudian, lanjut Purbaya, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi membutuhkan percepatan investasi selain tiga pilar lainnya yaitu konsumsi, ekspor dan belanja pemerintah.
Untuk mempercepat pertumbuhan investasi itu, Menkeu akan memperkuat peran swasta dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai sovereign wealth fund, agar penanaman modal tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Kontribusi investasi dari Danantara diharapkan terus meningkat hingga tahun 2029, sejalan dengan meningkatnya kontribusi swasta,” kata Purbaya.
Strategi tersebut disampaikan Menkeu sebagai langkah untuk menggerakkan dua mesin ekonomi sekaligus secara optimal melalui pembiayaan dari sektor swasta dan dari Pemerintah.
Lebih lanjut Purbaya menjabarkan investasi strategis oleh Danantara diarahkan untuk mendukung sektor-sektor produktif yang mempunyai nilai tambah tinggi, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan.
Pemerintah pun turut hadir melalui APBN sebagai katalis untuk menggairahkan peran swasta. Dengan demikian diharapkan Danantara dan sektor swasta dapat berkontribusi besar sebagai motor pertumbuhan ekonomi.
Secara paralel, APBN jelas Menkeu terus menggelontorkan dukungan untuk pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Dukungan itu diarahkan untuk proyek-proyek prioritas yang mempunyai daya ungkit terhadap pertumbuhan, di antaranya perumahan, infrastruktur pendukung ketahanan pangan dan ketahanan energi, serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan.
Menkeu pun dalam paparannya menargetkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2026 sebesar 5,4 persen, lebih tinggi dari target APBN 2025 sebesar 5,2 persen.
(Sumber)
