Time Indonesia – Forum global bertajuk Leaders TalkX di Jenewa, Swiss, menjadi ajang bagi Indonesia dalam mengkampanyekan model transformasi digital inklusif.
Para pemimpin global di forum ini tertarik memperhatikan konsep pembangunan digital harus menjangkau seluruh warga negara tanpa terkecuali, yang dipaparkan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid.
“Konektivitas digital adalah hak semua orang, bukan hak istimewa segelintir kelompok. Internet harus hadir di pedesaan, perkotaan, hingga daerah terpencil,” ujar Menkomdigi dalam keterangannya terkait diskusi panel bertajuk “The Role of Governments and all Stakeholders in the Promotion of ICTs for Development”, di Jenewa, Swiss, pada Rabu (9/7/2025).
Meutya menegaskan bahwa pendekatan Indonesia mengintegrasikan pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan literasi digital sebagai satu model yang bisa direplikasi oleh negara lain.
Ia mencontohkan program 10.000 Desa Digital yang dijalankan Kementerian Komunikasi dan Digital melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) yang telah menjangkau 4.132 desa di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dan menghubungkan lebih dari 3,8 juta warga ke layanan digital untuk pertama kalinya hingga Juli 2025.
Selain itu, pembangunan 7.500 menara Base Transceiver Station (BTS) telah memperluas layanan 4G ke wilayah non-komersial, sementara jaringan tulang punggung serat optik Palapa Ring kini menjangkau seluruh provinsi.
“Target kami, 90 persen populasi Indonesia terkoneksi dengan internet pita lebar pada 2030, dan 100 persen pada 2045. Ini bagian dari Visi Indonesia Digital 2045,” jelasnya.
Lebih lanjut Meutya mengatakan, Indonesia juga tengah memperkuat fondasi digital melalui pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) dan program pengembangan talenta digital seperti Digital Talent Scholarship (DTS) dan Gerakan Nasional Literasi Digital.
Forum ini dihadiri para menteri dan pejabat tinggi dari berbagai negara sahabat, termasuk Kamboja, Ghana, Iran, Rusia, Guinea, Somalia, dan Turki.
Kehadiran mereka mencerminkan pengakuan internasional terhadap keberhasilan Indonesia dalam mewujudkan pembangunan digital yang inklusif dan berkelanjutan.
